Rabu, 31 Oktober 2012

Sistem Accuisatoir


Bukti Bahwa KUHAP Menganut Sistem Accuisatoir

Menurut Sistem Accuisatoir adalah Terdakwa adalah pihak (Subyek) dan bukan obyek yang diperiksa. Pengertian Accusatoir dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari menuduh terhadap seorang tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subyek semata-mata ketika berhadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing, mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum Positif).
Bukti bahwa KUHAP mengadopsi sistem accuisatoir adalah sebagai berikut;
1.      Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1).
2.      Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3).
3.      Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat1).
4.      Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2).
5.      Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52).
6.      Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/ terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat 1).
7.      Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
8.      Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55).
9.      Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58).
10.  Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang  serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59).
11.  Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan artau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60).
12.  Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/ terdakwa (Pasal 61)
13.  Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak kelurganya (Pasal 62 ayat 1).
14.  Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan  untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2 ).
15.  Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16.  Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi a de charge (Pasal 65).
17.  Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18.  Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakukan, penagkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan degan hukum (Pasal 68).
Dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP terutama yang telah disebutkan di atas bahwa terdakwa memepunyai hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam proses peyidikan dan penyelidikan. KUHAP yang digunakan dalam system peradilan di Indonesia menganut system accuisitoir.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar